Tanzania Punya PNS Hantu ? Oh Tenang Indonesia Juga Punya 57 RIBU! PNS Fiktif, Georgoti Uang Rakyat

Artikel terkait : Tanzania Punya PNS Hantu ? Oh Tenang Indonesia Juga Punya 57 RIBU! PNS Fiktif, Georgoti Uang Rakyat


POSMETRO.INFO - Pemerintah Tanzania baru-baru ini mengungkap adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) hantu yang bekerja di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di negara tersebut. Para pegawai tersebut menggerogoti keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Pemerintah Tanzania sendiri mengaku telah menyelamatkan USD 8 juta atau sekitar Rp 105 miliar dalam dua bulan belakangan, setelah penindasan atas 'Pegawai Negeri Sipil (PNS) hantu' di negara tersebut.

PNS hantu adalah pegawai yang semata-mata datang untuk mengisi absen tapi tidak pernah bekerja. Istilah tersebut digunakan untuk merujuk kepada pegawai yang ada di daftar pegawai tapi tidak pernah bekerja.

Menteri Negara di Kantor Presiden yang bertanggung jawab atas Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Layanan Masyarakat, Angela Kairuki mengatakan, uang itu mestinya telah dibayarkan kepada lebih dari 8.000 PNS hantu sebagai gaji dan tunjangan untuk Maret dan April.

Sedikitnya 1.614 PNS hantu berada di dalam pemerintah pusat dan 6.622 diungkap dari pemerintah lokal atau pemerintah daerah setempat. "Kami terus melakukan pengawasan untuk mengungkap PNS hantu lain, dan sejauh ini kami bekerja dengan sangat baik. Takkan ada yang akan terlewatkan untuk mengungkap mereka," kata Kairuki, sebagaimana dikutip Antara dari Xinhua, Minggu (1/5).

Pada awal April, Presiden John Pombe Magufuli mengatakan lebih dari 5.000 PNS hantu telah dideteksi dalam penindasan yang dilancarkan di seluruh negeri itu.

Dia mengatakan lebih dari 4.000 PNS hantu diidentifikasi di pemerintah lokal sementara lebih dari 1.000 lagi ditemukan di pemerintah pusat. Menurut Presiden Magufuli, pemerintah menghabiskan USD 291 juta setiap bulan untuk membayar gaji buat pegawai negeri. Sebanyak USD 27 juta tampaknya dibayarkan kepada PNS hantu.

Lain di Tanzania, lain pula di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah juga mengungkap banyaknya PNS fiktif yang menggerogoti keuangan negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengakui belum meratanya penerapan sistem online di tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini kemudian menjadi penyebab munculnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di pemerintah pusat.

"Dia (pemerintah daerah) tidak pernah update terus karena belum online," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh seperti ditulis Antara, Jumat (22/4).

Dia menuturkan adanya 57 ribu PNS fiktif se-Indonesia itu disebabkan adanya beberapa daerah belum menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya.

Seharusnya setiap instansi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah provinsi, dan kota/kabupaten, kata dia, dapat memperbaiki sistem data kepegawaiannya secara online. "Setiap bulan data kepegawaian harus diperbaharui agar tidak terjadi lagi kesimpangsiuran data," katanya.

Yusuf menyarankan kepada petugas pendataan agar tidak mendatanya setiap tiga tahun, tetapi setiap hari. "Harusnya setiap hari, karena ada yang meninggal, pensiun, terus data sini (daerah) dan pusat harus online," katanya.

Sebelumnya, tercatat ada PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar sebanyak 120 orang.

Mereka mendapatkan gaji dari negara melalui rekeningnya masing-masing dengan kerugian uang negara diperkirakan Rp 2,8 miliar jika ditotalkan dalam setahun.

Namun dugaan PNS fiktif masih menerima gaji tersebut dibantah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Gubernur menegaskan tidak ada uang negara yang masuk ke rekening PNS tersebut. (ma)

Artikel muslimnetwork2u Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 muslimnetwork2u | Design by Bamz