Yusril Kecam Ahok : Tak Pantas Seorang Pemimpin Permalukan Bawahan Didepan Umum.
POSMETRO INFO - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kerap memarahi, memaki dan mempermalukan bawahannya di depan umum. Menurutnya, cara-cara seperti itu tidak patut dilakukan seorang pemimpin karena dapat menganggu suasana kerja dan menurunkan prestasi aparat secara keseluruhan.
"Wali kota, kepala dinas, camat, atau PNS bawahan lainnya adalah pejabat administratif yang bekerja menjalankan kebijakan gubernur. Kalau mereka salah tidak sepatutnya dimaki-maki dan dipermalukan di depan umum," jelas Yusril kepada redaksi di Jakarta, Minggu (24/4).
Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi tudingan Ahok bahwa Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi bersekongkol dengannya. Rustam sempat curhat melalui akun Facebook miliknya dan memastikan bahwa tuduhan dan fitnah dari Ahok sebagai pimpinan sangat menyakitkan hati.
Yusril pun membantah membela Rustam Effendi karena dia tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan sang wali kota. Yusril mengaku prihatin atas tuduhan yang diterima wali kota Jakarta Utara telah melakukan persekongkolan dengannya, terkait rencana penggusuran Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
Yusril mencatat, banyak pejabat di Pemprov DKI yang kerap dimarahi Ahok di depan umum dan diancam akan dipecat. Menurutnya, dalam rangka mengevaluasi kinerja dan memberhentikan pejabat bawahan adalah wewenang gubernur sebagai atasan namun tidak harus mempermalukannya di depan publik, bahkan disiarkan di televisi.
"Kalau mau menegur, mengkritik atau memarahi bawahan ya jangan di muka umum. Itu akan membuat mereka merasa diinjak-injak harga dirinya. Lagi pula kan bisa ditegur dan kemudian diingatkan agar mereka bisa bekerja lebih baik lagi," paparnya.
Pakar hukum dan tata negara itu menilai bahwa para pejabat dan PNS di Pemprov DKI merupakan aset penting yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang dibuat oleh gubernur. Karena itu, mereka harus dirangkul dan didorong untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Jika selalu ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan dan kata-kata tidak senonoh, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan gubernur.
"Berilah mereka kebebasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. PNS DKI yang jumlahnya ribuan perlu di-wongke dan diperlakukan secara beradab," tegas Yusril.[rmol]
0 komentar:
Posting Komentar