Apakah Jokowi ingin membuat Tol Revolusi sekaligus agar memang revolusi terjadi tanpa hambatan?

Artikel terkait : Apakah Jokowi ingin membuat Tol Revolusi sekaligus agar memang revolusi terjadi tanpa hambatan?


Dpr tak sanggup karena tak punya waktu mengolah RUU TAX AMNESTY menjadi UU karena DPR lebih folus pada pembahasan UU Pemilukada. Sementara presiden mendesk bahwa UU TA lebih penting dari UU Pemilukada. DPR malah menyarankan pada pemerintah agar keluarkn Perpu saja. mendahuluia UU. Memang ini tidak salah dan adalah langkah bagus bagi DPR agar terhindar dari jebakan Batman kedua setelah. RUU KPK, dimana image DPR hancur dimata rakyat setelah presiden balik badan menyatakan DPR yang ingin merubah UU KPK. Sekarang hal ini tentu saja jadi bola panas, sebagai jebakan BATMAN buat jokowi yg ingin dan ngotot agar pemerintahnya bisa legal melakukan cuci uang panas, untuk mendapatkan dana dalam bentuk likuiditas 11 ribu T, yang bila masuk sepertiga saja hampir sama jumlahnya dengan total hutang RI sebanyak Lk 4000 T, yang bisa aman sampai 2019 (ikatan 3 tahun fix rate) yang sejatinya itu bukan dana cuma2 melainkan pinjman likuditas/jadi devisa bangsa ini. Sebagai wakil rakyat tentu saja DPR tak mau menanggung beban dosa ini. Secara teori ekonomi bila dan itu dipakai bayar hutang, maka sama halnya dengan anjak hutang, namun bila dipakai untuk selain bayar hutang, samahalnya nambah hutang dua kali lipat

Yang harus betul-betul diingat dan diperhatikan oleh seluruh anak bangsa adalah, bahwa dana masuk dari Tax Amnesti itu bukanlah uang rampasan,alias gratis untuk pemerintah dari hasil para koruptor yang ditanam di luar negeri, melainkan adalah berstatus HUTANG NKRI dalam bentuk Deposito berjangka 3 tahun yang harus dibayar bunganya tiap bulan/tahun dengan fixe rate 6 persen. Setelah tiga tahun harus dikembalikan lagi pokokknya, karena itu adalah HUTANG. Inilah sejatinya yang tak dipahami rakyat negeri ini. Yang mereka tahu adalah dana itu adalah dana yang diambil pemerintah dari koruptor alias GRATIS untuk digunakan Pemerintah membiayai pembangunan. Satu hal yang pasti, pemerintah telah melegalkan duit haram menjadi halal untuk digunakan di negeri ini.

Hutang yang baru dalam bentuk deposito ditahan hasil tax amnesty ini, disatu sisi bisa menguntungkan keleluasaan pemerintah, disatu sisi adalah ancama tanggungan hutang tak terbayar pemerintah dan tanggung jawab bangsa ini.

Ada 2 konsekwensi logis hutang dlm bentuk deposito dari tax amnesti ini, dimana

1. Bila dana itu bisa dilakukan untuk pembayaran hutang luar negeri sebesar. Lk 4.000 T itu masih mending dibanding dipakai untuk proyek mercusuar yang tak ada manfaatnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia, yang artinya bila bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat negeri ini, maka hutang itu wajar ditanggung rakyat negeri ini.

2. Bila dialokasikan untuk program penghamburan uang hanya untuk image pembangnan tanpa prioritas berdasarkan azas kemanfaatan, maka bila masuk sepertiga dana itu, maka hutang tercatat negeri ini akan jadi hapir dua kali lipat sebsar hammpir 8 T. Luar biasa untuk ditanggung negeri ini disaat fundamental ekonomi indonesia semakin merosot dan kehebohan politik yang tak kunjung henti paska reformasi.

Pemerintahan ini seperti tak peduli tentang apa sejatinya ksulitan keuangan rakyat di kalangan bawah, yang sampai kepelosok daerah. Mereka butuh saran transportasi bukan dalam bentuk seperti jaalan tol atau Ka cepat, dan itu ada diseluruh pulau besar di Indonesia ini, kecuali Jawa yang sudah lebih baik.

Rakyat dibawah tak butuh pembangunan Infrastruktur yg dicanangkn jokowi/ jk. Jokowi terlalu jauh bervisi kedepan dengan visi antisipasi globalnya, yang aman berdasarkan kekinian rakyat, privatisasi infrastruktur antisipasi global �tdk pny multiplier effek� buat kehidpan rakyat secara langsung. Justru mereka butuh program pemberdayaan ekonomi langsung menuju kemudahan akses atas sumber/kegiatan penghidupan mereka, yang sesuai dengan kelompok mereka/komunitas masyarakat/segmentasi masyarakat, dan juga kearifan lokal yang ada. Bukan pula dana tebar uang bagi-bagi ke desa. Malahan dengan apa yang dilakukan sekarang, tentang distribusi dana desa, tanpa program pemberdayaan masyarakat desa yang terencana, tanpa monitoring yang jelas dan akuntabilitasnya tak bisa dipertanggung jawabkan, alias sebagai faktor kosmetika image semata, akan menimbulkan koruptor baru ditingkat pemerintahan desa.

Hal ini sangat berbahaya, dimana semua itu akan menimbulkan kehebohan menuju kekacauan. Rakyat akan melihat hak mereka dirampas habis disaat mereka butuh oleh oknum pemerintahan desa dan pendampingnya, yang pasti akan memancing GORO2 lagi untuk lebih parah dari pada kejatuhan pak harto. Negara akan ambruk dalam keadaan hutang berlipat.

Apakah jokowi ingin membuat Tol Revolusi sekaligus agar mmemang rvolusi terjadi tanpa hambatan??? Wallahualam (Elvi Maroza) [repelita]

Artikel muslimnetwork2u Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 muslimnetwork2u | Design by Bamz