Penelitian Ungkap Fakta Baru, Kerugian Negara Akibat Reklamasi Capai Rp.661 Triliun Lebih.

Artikel terkait : Penelitian Ungkap Fakta Baru, Kerugian Negara Akibat Reklamasi Capai Rp.661 Triliun Lebih.

Penelitian Ungkap Fakta Baru, Kerugian Negara Akibat Reklamasi Capai Rp.661 Triliun Lebih.

POSMETRO INFO - Penelitian terbaru mengungkapkan potensi kerugian ekonomi dan sosial akibat proyek reklamasi di Teluk Jakarta lebih besar ketimbang pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp661,31 triliun.

Besarnya potensi kerugian ekonomi dan sosial tersebut diakibatkan oleh kerusakan sumber daya alam dan semakin meluasnya kemiskinan. Penelitian itu dipaparkan oleh Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), yang menyatakan kerugian ekonomi dan sosial justru akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara.

Direktur PK2PM Muhamad Karim menuturkan perseteruan antarinstansi negara mengenai reklamasi sudah berlangsung sejak 2003, dan salah satu hal yang dibahas adalah persoalan lahan.

Dia mengatakan lahan untuk reklamasi saat ini dijual sekitar Rp13 juta/m2�Rp30 juta/m2 atau melonjak dari harga 2003 yakni Rp4 juta/m2. Dengan total luas lahan 2.589 hektare untuk 17 pulau, Karim menegaskan, pemerintah akan mendapatkan sekitar Rp661,31 triliun� Rp1.526 triliun.

�Tentu angka ini sangat menggiurkan, tapi jika dibandingkan dengan kerugian ekonomi, ekologi dan sosial, maka akan lebih besar dan sifatnya jangka panjang,� kata Karim dalam diskusi, Minggu (8/5/3016).

Dia memberikan sejumlah contoh di antaranya adalah proyek reklamasi yang dapat menghilangkan nilai manfaat bersih hutan bakau di wilayah pesisir Jakarta yang diasumsikan mencapai Rp15,04 miliar per tahun.

Contoh lainnya adalah hilangnya nilai manfaat ekonomi padang lamun, sebagai pelindung pantai, yang diperkirakan mencapai Rp92,57 triliun per tahun. Tak hanya itu, Karim juga menegaskan proyek itu akan berdampak pada ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan luas 98.176 hektare. Dia menuturkan potensi kehilangan nilai ekonominya mencapaiRp20,2 miliar per tahun.

Selain lingkungan, Karim juga memaparkan reklamasi akan berdampak pada hilangnya manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan tangkap Rp314,5 miliar, dengan dampak terbesar dialami oleh nelayan tradisional.

Dia menegaskan proyek itu juga menghilangkan lapangan kerja yang mampu menyerap hingga 30.000 orang dari pelbagai kelompok. Terkait dengan kemiskinan, penelitian itu memaparkan Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki penduduk miskin dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan kota madya lainnya, yakni 93.400 orang. Berdasarkan data BPS 2015, skala rasio gini di DKI Jakarta masingmasing mencapai 0,43 pada 2013-2014.

�Nelayan yang bermukim di pesisir dan pulau kecil kehilangan sumber daya ikan yang menjadi sumber kehidupannya,� papar Karim. �Apakah reklamasi akan menyejahterakan atau memperparah kemiskinan?�

TITIK KORUPSI

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperhatikan titik korupsi dalam sejumlah proses reklamasi, baik dari perizinan, izin dampak lingkungan hingga proses di yudikatif.

Riza menuturkan korupsi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Pesisir merupakan korupsi yang berada di sektor hilir. Potensi korupsi lainnya yang berada di hulu, katanya, berada pada izin prinsip dan dokumen mengenai dampak lingkungan.

Pada akhir Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, Ariesman Widjaja, terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan Raperda Zonasi Pesisir.

�Kami meminta KPK melihat potensi korupsi itu, termasuk juga proses persidangan,� kata Riza kepada pers di Jakarta.

Saat ini, para nelayan melakukan gugatan terhadap pemberian izin di antaranya adalah Pulau G dan F di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Riza menuturkan peradilan juga menjadi rawan korupsi sehingga harus dipantau oleh lembaga antikorupsi tersebut.

KNTI juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden untuk menghentikan seluruh proyek reklamasi di seluruh Indonesia.

PEMERIKSAAN AHOK

Di sisi lain, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Khusus dan Pulau-Pulau Kecil serta Tata Ruang Kawasan Strategis Jakarta Utara.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan pada Selasa (10/5). Ahok, kata dia, akan dimintai keterangan soal pembahasan raperda tersebut.

�Selasa akan kami periksa, ada beberapa hal yang akan kami konfirmasikan kepada yang bersangkutan,� ujar Yuyuk kepada Bisnis, Minggu (8/5/2016).

Nama Gubernur Ahok disebut pernah bertemu dengan sejumlah pengembang. Hal itu diungkapkan oleh orang kepercayaannya, Sunny Tanuwidjaja seusai pemeriksaannya Senin (25/4/2016) lalu. Saat itu, kandidat doktor salah satu universitas di Amerika Serikat itu mengaku pernah mengatur pertemuan antara Ahok dan pengembang, termasuk Bos Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Yuyuk menambahkan, dalam pemeriksaan itu, tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan menanyakan soal pertemuan yang dilakukan oleh Ahok dengan para pengembang tersebut.

Namun demikian, dia menilai pertemuan itu sebagai sesuatu yang wajar. Menurut dia, Ahok selalu menerima masukan dari siapapun termasuk pengembang. Masukan itu akan dipertimbangkan 0leh pria yang rencananya akan maju lagi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu, kata Yuyuk, juga akan difokuskan pada penggalian informasi soal proses pembahasan raperda, termasuk mengonfirmasi besaran kontribusi tambahan yang selama ini diduga sebagai pangkal kasus suap tersebut.

�Pada intinya, kedua pokok persoalan tersebut. Penyidik juga akan mengonfirmasi soal perizinan reklamasi yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan sepanjang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,� tuturnya.[bisnis]

Artikel muslimnetwork2u Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 muslimnetwork2u | Design by Bamz